Probelematika Hutang-Piutang Dalam Perspektif Islam

Katakan “Tidak” Pada Hutang, Hidup Akan Bahagia (Probelematika Hutang-Piutang Dalam Perspektif Islam)

 Hutang –bagi sebagian orang- menjadi hal yang sulit terhindarkan dari kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia hidup saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling membantu. Jika kita pernah meminjam atau berhutang sesuatu (uang atau benda) maka kita wajib mengembalikannya sesuai dengan tempo yang disepakati.

Sebagai agama yang mengusung rahmat li al-‘alamin, Islam tidak melarang adanya hutang-piutang. Dalam Islam, perihal hutang-piutang sudah teratur dengan baik agar tidak ada unsure riba di dalamnya. Tersurat dalam al-Qur’an: “Wahai orang^_orang yang beriman  apabila kamu mlakukan hutang piutang untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menulisnya dan dan  dan kamu harus menulisnya dengan adil (benar). QS. al-Baqarah: 282).

Hal ini dikarenakan andai terjadi kelalaian atau persengketaan maka catatan tersebut dapat menjadi bukti dalam penyelesaiannya.

 Hutang piutang adalah salah satu bentuk akad yang bertujuan memberikan santunan atau uluran tangan kepada orang yang membutuhkannya. Karenanya, pihak pertama yang berperan sebagai pemberi uluran tangan atau yang biasa disebut dengan kreditur tidak dibenarkan untuk mengeruk keuntungan dari uluran tangan. Kreditur hanya dibenarkan mencari keuntungan dari balasan Allah; berupa pahala, keberkahan hidup, dan keridhaan-Nya. Bahkan bila pihak kedua belum mampu membayar hutang, maka Anda sebagai kreditur berkewajiban untuk menundanya hingga ia berkelapangan, sehingga mampu menunaikan kewajibannya:

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan…” (QS. al-Baqarah: 280)

Berikut ini kami ulas kembali beberapa hal yang berkaitan dengan akad hutang-puitang 

1. Hutang dengan kata ‘pinjam’

Fenomena berhutang di sekitar kita cukup beragam. Dan yang banyak berlaku adalah berhutang dengan merubah kata meminjam. Contoh: Aku pinjam uangmu 200.000 atau Uangmu tak bawa dulu nanti sebulan lagi tak kembalikan, dll yang kesemuanya bermaksud hutang tapi dengan ungkapan atau kalimat yang lain.

Hakikat sebuah hutang (dain) dan pinjaman (‘ariyah) memang jauh berbeda, namun apabila kebiasaan dengan kata pinjaman tersebut diniatkan untuk hutang, maka akad tersebut sudah termasuk akad hutang, karena di Indonesia tidak ada peletakan bahasa asal yang melarang sebuah kata pinjaman di arahkan sebagai kata hutang-piutang. Hal seupa juga terjadi di daerah Hijas dan sekitarnya, menggunakan kata-kata yang bersinonim dengan kata ‘pinjam’ untuk berhutang (Nihayah al-Muhtaj [5]: 124, Asybah wa an-Nadza’ir: 95).

2. Antara riba dan pembayaran melebihi nominal

Rasulullah bersabda, “Setiap hutang yang menarik manfaat adalah riba”. Di lain waktu Rasul juga bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik kamu ialah orang yang memperbaiki (melebihi) dalam membayar hutang”.

Pada dasarnya membayar hutang dengan melebihi nominal pokok pinjaman (bunga) adalah sunah. Hal ini apabila kelebihan tersebut muncul dari inisiatif pribadi penghutang, tidak ada syarat dalam akad. Jika demikian, penerima tidak dilarang untuk mengambil kelebihan tersebut. Namun bila kelebihan tersebut di syaratkan dalam akad maka tidak diperbolehkan baik itu berupa manfaat barang, jasa, uang, dll. Inilah maksud hadis di atas. (Nihayah az-Zain: 241-242, I’anah at-thalibin [3]: 53, Tuhfah al-Muhtaj [5]: 47, Qulyubi wa ‘Umayrati [2]: 323).

3. Merampas barang karena tidak mau membayar hutang

Adanya rasa kurang puas dengan keadaan, karena menanggung kesulitan hidup akan berpeluang besar seseorang berhutang. Jika sudah jatuh tempo mengembalikan, terkadang ia tidak mampu atau malah berpura-pura lupa dan enggan mengembalikan. Dengan segala cara ia berusaha lari dari tanggung jawab tersebut.

Dalam permasalahan seperti ini, pihak yang menghutangi memang diperbolehkan untuk mengambil barang atas haknya jika hal itu adalah solusi atau alternatif terakhir untuk melunasi hutang. Dengan catatan harta yang diambil harus sejenis atau senilai harganya dengan hutang yang ada. Merupakan kesalahan besar apabila dengan alasan menuntut bayaran utang dia merampas harta-harta yang melebihi kadar hutangnya, sebagaimana yang banyak terjadi sekarang.Karena kewenangan merampas di sini sebatas mengambil haknya bukan sesukanya. (Hasyiyah al-Jamal [5]: 410)

4. Hutang petani atas penjual pupuk

Hampir di setiap daerah, petani yang berhutang pupuk atau benih kepada seseorang, ketika panen ia harus menjual hasil panennya kepada orang tersebut. Penjualannya pun beragam. Ada yang berharga lebih murah dari standar umum, ada yang setara dengan umumnya. Dalam akad perhutangan juga bervariasi. Ada yang secara suka rela menginginkan imbal jasa kepada penjual yang telah menghutanginya, ada yang dengan jelas menyaratkan agar panennya di jual kepada yang menghutangi.

Permasalahan ini hampir sama dengan masalah kedua (Antara riba dan pembayaran melebihi nominal). Semua hutang yang menyaratkan adanya manfaat maka di hukumi riba. Namun jika syarat tersebut tidak dalam akad maka hukumya makruh. Apabila pihak yang berhutang merelakan hasil panen dibeli murah tanpa terikat syarat maka juga tidak apa-apa (toh sunah memberi kelebihan dalam membayar). Adat masyarakat yang banyak menjual hasil panennya kepada penjual pupuk tidak di anggap sebagai syarat yang bisa membatalkan akad. (I’anah at-Thalibin [3]: 65, Asybah wa an-Nadza’ir: 96, Is’ad ar-Rafiq [1]: 144)

5. Barang gadaian dan penyitaannya

Barang gadaian ialah sesuatu yang dijadikan alat kepercayaan atas hutang seseorang karena tidak sedikit orang berhutang namun lari dari tanggung jawab untuk membayarnya. Terkadang, ‘kenakalan’ juga dilakukan pihak yang menghutangi, karena penghutang belum bisa membayar sesusai tempo. Akhirnya ia menyita barang gadaian yang selanjutnya barang tersebut di miliki pihak pegadaian sebagai ganti dari hutangya.

Hukum menyerahkan barang untuk dijadikan kepercayaan atas sebuah hutang itu diperbolehkan, meskipun barang gadaian tersebut bukan milik pribadi atau pinjaman, karena barang tersebut sekedar jaminan bukan dijual. Adapun syarat: “Apabila jatuh tempo pembayaran belum dibayar maka penghutang harus menjual barang gadaiannya senilai uang yang dipinjam”, maka kasus ini dianggap tidak sah karena ada pembatasan waktu akad gadai serta menggantungkan akad jual beli. Atau dalam artian dengan mengkaitkan akad satu dengan akad yang lain. (Mughni al-Muhtaj [3]: 53, Hasyiyata Qulyubi wa ‘Umairah [3]: 82)

6. ‘Mampu’ sebelum waktuya bayar hutang

Banyak orang mencari pinjaman untuk memajukan bidang usahanya. Andaikan janji waktu yang ditentukan adalah setahun untuk membayar hutang, dan belum genap setahun orang tersebut sudah kaya, apakah penundaan pembayaran yang semacam ini termasuk zalim? S ebagaimana hadis Nabi, “Penundaan orang yang sudah mampu atas hutangnya adalah zalim.”

Arti penundaan hadis tersebut adalah adalah menolak membayar hutang saat jatuh tempo. Maka tidak termasuk “penundaan” apabila belum masuk temponya meskipun dia sudah mampu. Hal itu jika tempo pembayaran disepakati waktunya, apabila tidak ada batas waktunya maka adat/kebiasaan umum masyarakat yang di jadikan standar. Toh demikian, alangkah baiknya sesegera mungkin membayar hutang jika sudah mampu meski belum jatuh tempo karena hasrat manusia selalu bergelora, tiada batasnya. Bukankah Rasulullah bersabda: “Sedikitkanlah hutang maka kamu akan hidup merdeka.” Artinya hidup jadi lebih bahagia. (Al-Muntaqa [5]: 67)

[Abdul Mubdi]

Script

Artikel Terkait :